UMKM Lokal Jadi Penonton: Dapur MBG Kolelet Diduga Tutup Pintu bagi Pengusaha Desa

Pandeglang

siber.news | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Kolelet, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, kini menuai protes keras. Bukannya memberdayakan warga, program mitra Badan Gizi Nasional (BGN) ini justru dituding meminggirkan pengusaha kecil setempat.

Yayasan Peduli Bangsa, yang mengelola dapur tersebut, diduga sengaja menutup pintu bagi produk lokal. Alih-alih menyerap potensi desa, mereka lebih memilih memasok bahan baku dari luar wilayah demi kepentingan vendor tertentu.

Nasib pahit dialami Kang Ari, pengrajin tempe asli Kampung Babakan Bajek, Desa Kolelet. Meski lokasinya bertetangga dengan dapur tersebut, tawarannya untuk memasok tempe berkualitas hanya dibalas dengan janji palsu dan pengabaian.

Kecurigaan warga memuncak seiring mencuatnya isu bahwa Dapur MBG tersebut diduga kuat milik salah satu Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Program nasional ini disinyalir telah dibajak menjadi instrumen bisnis pribadi sang politisi.

Praktik ini dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat ekonomi kerakyatan. Bagaimana mungkin program gizi nasional berdiri di sebuah desa, namun pengusaha lokal di desa tersebut hanya dijadikan penonton tak berdaya.

Ketertutupan pihak yayasan dalam proses pengadaan bahan baku memperkuat indikasi adanya monopoli. Masyarakat mendesak transparansi mengenai siapa saja vendor yang bermain di balik meja makan bergizi tersebut.

“Katanya nanti dipanggil, tapi sampai sekarang tidak ada respons,” ungkap Ari. Pola komunikasi yang penuh ketidakpastian ini menunjukkan manajemen yang bobrok dan tidak memiliki keberpihakan pada rakyat kecil.

Ekspansi pembangunan Dapur MBG di wilayah Kolelet kini dipandang sinis oleh warga. Bangunan megah itu dianggap hanya sebagai mesin uang bagi segelintir elite, bukan solusi kesejahteraan bagi masyarakat Kecamatan Picung.

Yayasan Peduli Bangsa sebagai mitra BGN seharusnya diaudit secara total. Isu keterlibatan oknum DPRD dalam kepemilikan dapur ini menciptakan dugaan konflik kepentingan yang nyata dan merugikan ekonomi desa.

Kini, warga Kolelet menuntut keadilan agar produk lokal diprioritaskan. Jangan sampai program unggulan pemerintah pusat ini hanya mengenyangkan perut penguasa, sementara dapur pengusaha kecil di desa harus mati pelan-pelan.