Tangsel di Ambang Krisis: Mafia Obat Gempur Pemukiman, Warga Desak Aksi Total

Tangerang Selatan

siber.news | Peredaran gelap obat keras golongan G, khususnya Tramadol dan Eximer, di Kota Tangerang Selatan bukan lagi sekadar isu kesehatan, melainkan ancaman keamanan yang nyata. Fenomena ini telah menjelma menjadi “predator” sosial yang secara agresif menyasar remaja, menciptakan degradasi moral dan mental di tengah masyarakat yang kian resah.

Merespons krisis ini, warga tidak lagi menuntut sosialisasi, melainkan aksi pembersihan total oleh Pemerintah Kota dan Aparat Penegak Hukum (APH). Desakan publik mengkristal pada satu tuntutan: segera tangkap jaringan pengedar dan segel seluruh tempat usaha yang menjadi kedok peredaran zat berbahaya tersebut tanpa kompromi.

Kepala Dinas Kesehatan Tangsel, dr. Allin Hendalin Mahdaniar, menggarisbawahi bahwa efek samping obat keras tanpa pengawasan medis adalah kerusakan permanen pada sistem saraf pusat. Langkah kolaboratif bersama BPOM dan Satpol PP dijanjikan akan beralih dari sekadar pengawasan administratif menjadi tindakan represif di lapangan.

Investigasi mendalam mengungkap adanya “kamuflase bisnis” yang rapi, di mana toko kosmetik dan kios kelontong di tengah pemukiman padat berfungsi sebagai garda depan distribusi. Penyamaran ini adalah strategi licik untuk mendekatkan barang haram kepada target usia sekolah sekaligus menghindari deteksi dini dari aparat setempat.

Landasan hukum sudah sangat eksplisit; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan mandat pidana hingga 15 tahun penjara bagi pelakunya. Kini, publik mempertanyakan keberanian aparat dalam mengeksekusi aturan tersebut terhadap oknum-oknum yang selama ini terkesan kebal hukum dan tetap beroperasi secara terang-terangan.

Dampak domino dari pembiaran ini sangat mengerikan; lonjakan aksi tawuran, kriminalitas jalanan, hingga kehancuran struktur keluarga menjadi harga mahal yang harus dibayar warga. Masyarakat menilai bahwa membiarkan satu toko obat ilegal tetap buka sama saja dengan menyetujui rusaknya satu generasi di wilayah tersebut.

Pemerintah Kota dan kepolisian kini memikul beban pembuktian atas komitmen mereka dalam menjaga kondusivitas wilayah. Inspeksi mendadak (sidak) dan penutupan izin usaha harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan, bukan sekadar tindakan reaktif sesaat untuk meredam kemarahan massa yang sedang memuncak.

Kini, warga Tangerang Selatan menuntut hasil konkret yang terlihat di depan mata. Kepercayaan publik terhadap supremasi hukum sedang dipertaruhkan; apakah negara akan hadir untuk melindungi masa depan anak bangsa, atau justru kalah oleh gurita bisnis obat ilegal yang merusak tatanan kota.