Proyek Drainase di Pondok Aren Diduga Amburadul, Abaikan K3 & Langgar UU KIP

Tangerang Selatan,

siber.news – Proyek pembangunan saluran air di Pondok Kacang Timur, Pondok Aren, Tangsel, disorot tajam. Proyek Pekerjaan Pemerintah ini mengindikasikan pelanggaran berat: tidak adanya papan informasi publik dan pengabaian standar Keselamatan Kerja (K3). Kondisi di lapangan juga menunjukkan indikasi pengerjaan yang amburadul, memicu kecurigaan publik terhadap kualitas proyek.

Pelanggaran utama yang terindikasi adalah ketiadaan papan nama proyek. Papan ini wajib memuat detail anggaran, kontraktor, dan waktu kerja. Kewajiban ini diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tanpa papan, terdapat indikasi pihak pelaksana sengaja menutupi informasi penggunaan dana publik.

Saat dikonfirmasi, Selasa 2 Desember 2025, para pekerja di lapangan mengaku tidak tahu di mana papan proyek itu dipasang. Mereka hanya meminta tim mencari ke lokasi lain. Keterangan ini menguatkan indikasi bahwa informasi proyek tidak disosialisasikan, bahkan kepada pelaksana, menambah dugaan kurangnya transparansi.

Keterangan dari pengurus RT yang wilayahnya tidak jauh dari lokasi proyek memperkuat indikasi ini. RT tersebut menegaskan bahwa proyek Pekerjaan Pemerintah ini tidak pernah memasang papan proyek di lingkungan mereka. Selain itu, diduga amburadul, terlihat dari penataan material dan galian yang tidak rapi, menandakan manajemen proyek yang buruk.

Selain transparansi, keselamatan kerja (K3) juga terindikasi diabaikan. Pekerja beraktivitas di sekitar galian dan material tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dasar, seperti helm atau rompi. Kondisi ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang wajib menjamin perlindungan pekerja.

Masyarakat mendesak Pemkot Tangsel segera bertindak. Dinas terkait harus mengevaluasi dan memberikan sanksi tegas kepada kontraktor yang melanggar UU KIP dan standar K3. Audit perlu dilakukan terhadap kualitas yang diduga amburadul. Proyek publik harus dilaksanakan secara terbuka, berkualitas, dan mengutamakan keselamatan.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum mendapatkan keterangan resmi dari pihak terkait. Pelaksana proyek, Konsultan Pengawas, maupun perwakilan dari instansi terkait tidak ditemukan di lokasi proyek. Konfirmasi lebih lanjut akan terus dilakukan untuk mendapatkan kejelasan mengenai akuntabilitas dan tindak lanjut atas indikasi pelanggaran regulasi yang terjadi.