Rektor Uniba Tolak Tanda Tangan Fakta Integritas Soal Tuntutan Organisasi

Siber.news, SERANG  | Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bina Bangsa, serta perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), melaksanakan audiensi resmi dengan Rektor Universitas Bina Bangsa, Prof. Dr. H. Bambang Dwi Suseno, pada Rabu (30/10/2025).

Audiensi ini bertujuan membahas petisi aspirasi kolektif mahasiswa yang menuntut tiga hal utama, termasuk penerbitan Statuta Universitas dan transparansi dana kemahasiswaan.

Dukungan terhadap petisi ini terbilang signifikan, melibatkan 20 dari 30 HMJ dan 8 dari 10 UKM di lingkungan kampus. Namun, pertemuan yang berlangsung selama 90 menit tersebut dilaporkan berakhir tanpa adanya kesepakatan atau keputusan yang ditandatangani oleh pihak rektorat.

Ketua Umum DPM Universitas Bina Bangsa, Reza Triyana, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan hak-hak organisasi dan transparansi kelembagaan di kampus. Tiga tuntutan utama yang disampaikan adalah:

Penerbitan Statuta Universitas: DPM meminta Statuta Universitas segera dirilis sebagai landasan hukum utama bagi penyusunan Undang-Undang Dasar Keluarga Besar Mahasiswa (UUD KBM).

Transparansi dan Realisasi Dana UKM: Mahasiswa menuntut transparansi total dan realisasi penuh atas dana UKM yang dikumpulkan dari mahasiswa, untuk mendukung seluruh kegiatan organisasi kemahasiswaan. Reza Triyana menyebutkan bahwa dengan iuran Rp150.000 per semester per mahasiswa, dana yang terkumpul cukup besar, namun “Sebagian besar dari kami yang tergabung dalam organisasi tidak merasakan dana UKM tersebut.”

Pemenuhan Fasilitas: Tuntutan ketiga adalah pemenuhan fasilitas kampus, khususnya penyediaan sekretariat bagi seluruh HMJ dan UKM yang belum memilikinya, sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.

Selain tiga tuntutan tersebut, Presiden Mahasiswa, M. Abdurahman, turut menyoroti struktur birokrasi kemahasiswaan yang dinilai tidak tepat. Ia mengkritik kebijakan kampus yang memisahkan HMJ dan UKM dalam hirarki, di mana di kampus lain, keduanya berada di bawah satu koordinasi Wakil Rektor III.

Rektor Prof. Bambang Dwi Suseno menanggapi tuntutan tersebut dengan beberapa penjelasan. Terkait Statuta Universitas, Rektor memastikan bahwa dokumen tersebut sudah tersedia dan diperlukan untuk akreditasi serta unggah ke PDDIKTI. Namun, ia menjelaskan bahwa perilisannya masih menunggu Keputusan dari pihak Yayasan.

Prof. Bambang juga mengoreksi data mahasiswa, menyatakan bahwa total mahasiswa aktif Universitas Bina Bangsa adalah sekitar 6.000 orang, bukan hanya 2.200 (jumlah mahasiswa baru).

Selain itu, Rektor menyarankan agar mahasiswa menggunakan istilah “permohonan” alih-alih “tuntutan” dalam penyampaian aspirasi. Rektor juga menambahkan bahwa program kerja rektorat belum dapat berjalan karena menunggu terbentuknya kabinet (kepengurusan) mahasiswa.

Audiensi yang dipisah menjadi dua sesi, dengan sesi mahasiswa hanya mendapat alokasi waktu 30 menit, diakhiri tanpa adanya dokumen kesepakatan atau fakta integritas yang ditandatangani oleh Rektor.

“Tidak ada jawaban yang konkret, Prof. Bambang bahkan tidak berani menandatangani fakta integritas, hanya memberikan janji komitmen secara gentle,” ujar Reza Triyana pasca audiensi.

Reza menegaskan, mahasiswa akan terus mengawal tiga tuntutan tersebut hingga Rektor memenuhi janji komitmennya.

“Kami percaya, perubahan yang baik lahir dari keterbukaan dan komitmen bersama. Mahasiswa adalah mitra strategis universitas dalam membangun mutu akademik dan kelembagaan,” tutupnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Awak media masih terus berupaya menghubungi pihak universitas bina bangsa. (rls-red)