Dinas CKTR Tangsel ‘ Tutup Diri’ Soal Pembangunan SMPN 6: Ada Apa di Balik Tembok Kebisuan?

Tangerang Selatan
siber.news | 22 Oktober 2025, Upaya konfirmasi terkait kelanjutan dan dugaan masalah dalam proyek pembangunan gedung SMPN 6 Kota Tangerang Selatan menemui jalan buntu. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Tangsel memilih bungkam seribu bahasa ketika akan dikonfirmasi oleh sejumlah awak media.

Sikap tertutup pejabat dinas ini memunculkan pertanyaan besar tentang transparansi anggaran dan kualitas pengerjaan proyek pendidikan yang sangat dinantikan masyarakat.

Awak media, saat menyambangi Kantor megah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DKCTR) Tangsel, hanya bisa berhadapan dengan pegawai resepsionis dan hanya bisa duduk di kursi yang tersedia di lobby kantor tersebut.

Upaya untuk mendapatkan keterangan resmi dari pejabat Dinas CKTR ini sulit. Konfirmasi pun terhalang dinding resepsionis, pejabat yang memeliki kewenangan atas proyek pembangunan SMPN 6 Tangsel terkesan menghindar.

Sukma sebagai staff Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tangsel, terkesan dijadikan tameng dapat memberikan keterangan kepada awak media. Meskipun, akhirnya sama saja, skema untuk menghindar dari wartawan dilakukan bertubi – tubi yaitu merubah – rubah waktu yang dijanjikannya.

” Pegawai resepsionis bilang nanti pukul 14.00 Wib, ditunggu tak kunjung tiba, pas di telepon masih di luar, kenapa harus Sukma yang menemui kami, kami tak butuh Sukma, karena Sukma itu hanya sekedar staff Dinas, dikira kami Sukma Kabid, atau Kadis”.

Keresahan publik ini langsung direspons keras oleh Aktivis Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) Koordinator Tangerang Raya, Holida Nuriah ST, dirinya langsung melontarkan pernyataan tajam, menduga adanya ‘kriminalitas moral’ di balik sikap bungkam DCKTR.

“Sikap menghindar dan menutup diri dari konfirmasi publik oleh pejabat dinas adalah bentuk kriminalitas moral terhadap transparansi dan akuntabilitas. Proyek SMPN 6 adalah tentang masa depan anak-anak Tangsel, bukan proyek rahasia,” tegas Holida Nuriah ST.

Oleh sebab itu, GMAKS menuntut agar DCKTR segera membuka data dan memberikan penjelasan rinci mengenai:

1. Progres Fisik Pembangunan: Berapa persen capaian pengerjaan saat ini
2. Anggaran yang Telah Terserap: Berapa dana yang sudah digunakan, dan untuk pos apa saja.

“Kami dari GMAKS akan melakukan pengawasan ketat terhadap proyek ini. Jika ditemukan adanya dugaan penyimpangan, mulai dari mark-up anggaran hingga kualitas bangunan yang tidak sesuai spesifikasi, kami tidak akan ragu untuk membawa kasus ini ke ranah hukum,” tegasnya.