PIM Kota Tangerang Desak Presiden Ambil Tindakan Tegas: Jangan redam amarah rakyat hanya simbolik

Jakarta

siber.news | Gelombang keresahan masyarakat yang meluap sejak 25 Agustus 2025, berujung pada aksi anarkis berupa pembakaran Markas Kepolisian, perusakan fasilitas umum, hingga penjarahan rumah warga. Poros Intelektual Muda (PIM) Kota Tangerang menilai peristiwa itu tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan sebagai akumulasi kekecewaan rakyat atas kebijakan pemerintah dan tingkah laku elite politik yang dianggap semakin jauh dari kepentingan rakyat.

Dalam konferensi pers yang digelar di Kota Tangerang, Senin (1/9), Santo Nainggolan selaku Wakil Ketua PIM bersama dengan para Mahasiswa Kota Tangerang Tangerang menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto harus mengambil langkah tegas, bukan sekadar keputusan simbolik yang tidak menyentuh akar persoalan, Presiden harus segera melakukan evaluasi diinternal Kabinetnya.

“Presiden sudah mengumumkan pencabutan tunjangan DPR dan moratorium kunjungan keluar negeri bagi pejabat negara. Itu langkah baik, tetapi hal tersebut tidak cukup meredam amarah rakyat. Presiden perlu menunjukkan sikap lebih tegas, terutama dalam penegakan hukum, reformasi kabinet, hingga evaluasi partai yang dipimpinnya,” tegas Santo.

Menurut PIM, keresahan masyarakat yang berujung pada kerusuhan merupakan konsekuensi dari berbagai kebijakan yang dirasakan tidak adil. Hampir seluruh transaksi dikenai pajak dengan kenaikan yang dinilai memberatkan terlebih pada UMKM, sementara lapangan pekerjaan yang dijanjikan tidak kunjung tersedia. Aspirasi masyarakat, buruh, dan mahasiswa yang disuarakan melalui demonstrasi dianggap hanya sebatas teriakan tanpa tindak lanjut nyata.

“Rakyat melihat elite politik dan pemerintah seolah punya kuasa penuh atas kehidupan rakyat. Sementara rakyat sendiri semakin terhimpit, bahkan untuk sekadar hidup layak pun semakin sulit,” lanjut Santo.
PIM Kota Tangerang menyampaikan empat tuntutan utama kepada Presiden agar segera mengambil tindakan tegas dan mengembalikan kepercayaan rakyat, yaitu:

1. Penegakan Hukum Tegas Transparan dan tidak tebang Pilih.
Presiden diminta segera memerintahkan lembaga penegak hukum, baik KPK maupun Kejaksaan, untuk menindaklanjuti kasus-kasus korupsi terlebih yang menjadi perhatian publik. “Rakyat ingin melihat keseriusan Presiden dalam memberantas korupsi, karena inilah biang kerok kesengsaraan masyarakat,” ujar Santo.

2. Reformasi Kabinet dan Jalankan Putusan MK.
PIM menilai rangkap jabatan Wakil Menteri yang sekaligus menjabat sebagai Komisaris BUMN sangat menimbulkan keresahan masyarakat. Presiden diminta menegakkan keputusan Mahkamah Konstitusi dengan mewajibkan para wamen memilih salah satu jabatan. “Yang tetap menjadi wamen harus dicopot dari posisi komisaris, yang memilih jadi komisaris diberhentikan dari jabatan wamen,” tegasnya.