Diduga Kadis SDABMBK Tidak Paham Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik, Ketua GMAKS Angkat Bicara! 

Tangsel
siber.news | Surat Konfirmasi Tertulis (SKT) Nomor 02/KT-SBN/VIII/2025 yang dilayangkan oleh Media siber.news pada 6 Agustus 2025 terkait Pekerjaan Pembangunan Drainase di Jl. Villa Pamulang pada Segmen 6 di Kec. Pamulang dan Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase di Jl. Villa Melalati Mas Kec. Serpong Timur sudah di jawab oleh Kepala Dinas SDABMBK Kota Tangerang Selatan, pada 14 Agustus 2025.

Dalam jawabannya, bahwa Dinas SDABMBK Tangsel mendukung prinsip keterbukaan publik sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 28f UUD 1945, UUD Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pers.

Pasal 17 UUD KIP terdapat kategori informasi yang dikecualikan, yang tidak dapat diberikan kesiapapun, termasuk kepada media masa. Apabila: Berpotensi mengganggu proses pengadaan barang/jasa dan persaingan usaha tidak sehat, Mengandung rahasia dagang pengusaha, Memuat data pribadi direktur, pemilik usaha atau informasi keuangan yang dilindungi hukum, dan Masih dalam tahap negosiasi, sanggah atau proses internal panitia pengadaan.

Mendengar itu, Ketua Umum Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), Saeful Bahri angkat bicara, pihaknya secara tegas bahwa kuat dugaan Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga, Bina Kontruksi (SDABMBK) Tangsel tak memahami Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

” Saya menduga Kadis SDABMBK Tangsel, tak paham UUD Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sebab tidak menyerahkan Hasil uji konsekuensi dari KIP ketika mengatakan bahawa informasi itu rahasia dan tidak memberikan lampirannya,” jelas Saeful Bahri kepada awak media siber.news Minggu (24/8/2025).

Menurut Saeful, uji konsekuensi Komisi Informasi Publik adalah sebuah proses yang dilakukan untuk menilai apakah suatu informasi publik yang dikecualikan (dirahasiakan) benar-benar layak untuk tidak dibuka kepada masyarakat. Dasar Hukum dan Tujuan Uji Konsekuensi dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengecualian informasi publik tidak disalahgunakan. Jadi, setiap permohonan informasi yang ditolak oleh badan publik karena alasan kerahasiaan harus melewati uji konsekuensi ini dan untuk memastikan bahwa kerugian yang timbul jika informasi dibuka lebih besar daripada manfaatnya.

“Proses Pelaksanaan Uji Konsekuensi, Analisis Manfaat dan Kerugian: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau pejabat yang berwenang di badan publik melakukan penilaian untuk membandingkan antara manfaat jika informasi dibuka dan kerugian yang mungkin timbul jika informasi tersebut dibuka,”. Ungkapnya.

Selain itu, kata Saeful Bahri, Penilaian Secara Seksama yaitu Penilaian dilakukan secara teliti, saksama, dan penuh kehati-hatian, dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti dampaknya terhadap keamanan negara, hubungan internasional, atau kepentingan bisnis.

Lanjut dia, Pertimbangan Waktu yaitu Uji konsekuensi juga mempertimbangkan jangka waktu pengecualian informasi. Jika informasi tersebut sudah tidak relevan atau ancaman kerugiannya sudah tidak ada, maka informasi tersebut harus dibuka.

Sambungnya yaitu, Putusan dan Pengumuman adalah setelah uji konsekuensi selesai, hasilnya akan diumumkan. Jika informasi tetap dikecualikan, maka keputusan tersebut harus disertai dengan alasan yang jelas dan dasar hukum yang kuat.

Secara singkat, kata Saeful Bahri di akhir wawancara, uji konsekuensi yaitu memastikan bahwa kerahasiaan informasi publik benar-benar mendesak dan relevan, bukan sekadar alasan untuk menutupi sesuatu dari masyarakat.