Koalisi GMAKS Bela Negara Layangkan Pemberitahuan UNRAS

Serang, siber.news I Gegara DPRD kabupaten Serang, belum bisa memberikan informasi kepada masyarakat terkait keberadaan perusahaan PT. Pro Intertech yang berada di wilayah kecamatan Bojonegara kabupaten Serang, dianggap mengulur waktu dan tidak tanggap terhadap usulan masyarakat, kini Koalisi GMAKS DAN PPPKRI – SAT BELA NEGARA layangkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada Kepolisian Serang Kota, Jumat, (8/7/2022).

Rencana aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 Juli mendatang di halaman Gedung DPRD Kabupaten Serang.

Kepada siber.news, Saeful Bahri Ketua Umum GMAKS yang merupakan bagian dari Koalisi tersebut mengatakan, pihaknya menyatakan benar telah melayangkan pemberitahuan aksi.

“Aksi yang akan kita laksanakan nanti merupakan bentuk kekecewaan kita yang selama kita telah melakukan upaya sebagai kontrol terhadap pembangunan di kabupaten Serang ini,” ujarnya.

Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui terhadap segala bentuk perusahaan yang ada di wilayah, pasalnya, PT. Pro Intertech yang berlokasi di wilayah Bojonegara kabupaten Serang.

pasalnya, keberadaan perusahaan tersebut diduga belum mengantongi izin resmi, dan status lahan yang belum jelas, sambungnya.

” Kita sangat wajar jika kita mempertanyakan tentang semua itu terhadap DPRD sebagai wakil rakyat pasalnya mereka memiliki kewenangan sebagai mana tugas dan fungsinya untuk bisa mencari tahu, atau mencari fakta atas dugaan dugaan tersebut,” jelasnya.

Tentang status lahan saja kita sudah bersurat hingga kini mereka masih bungkam terhadap surat yang kita pertanyakan, padahal kami ingin kejelasan terhadap keberadaan Pro Intertech itu, jika memang lahan tersebut milik pemerintah kabupaten Serang seperti apa kontribusi yang diberikan kepada pemkab Serang, lanjut Saeful.

” Kita berharap dengan adanya aksi unjuk rasa ini merupakan hak masyarakat yang diatur dalam undang undang untuk menyampaikan aspirasi dimuka umum, mereka bisa memberikan jawaban itu di muka umum pula,” jelas Ketum GMAKS.

DLHK Provinsi Banten Ikut Didemo

Orang nomor satu didalam Gerakan Moral Anti Kriminalitas ini, menyatakan pula jika dalam aksi UNRAS nanti akan melangsungkan juga menyampaikan aspirasi di Gedung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).

pasalnya hampir senada pula dengan DPRD kabupaten Serang yang kita anggap mengulur ngulur waktu waktu dalam memberikan informasi, bahwa PLTU Labuan 2 selama kurang lebih 10 tahun lamanya dalam pelaksanaan pembuangan limbah berbahaya di lokasi tersebut dianggap tidak jelas perusahaanya dan diduga perusahaan yang tidak memiliki ijin, pungkas Saeful Bahri. (dd-siber)