Ketua Barisan Merah Putih: Pemekaran di Papua Bukan Aspirasi Baru

Papua, Siber | Ketua Barisan Merah Putih Nico Mauri menyakini bahwa pemekaran daerah otonom baru di Bumi Cenderawasih akan membawa perubahan yang lebih baik termasuk dalam bidang pemerataan pembangunan.

“Aspirasi ini (pemekaran) sudah lama ada, sejak 10 tahun lalu,” jelasnya di Jayapura, Jumat (19/3/2021).

Menurutnya, jika aspirasi pemekaran terwujud atau dijawab oleh pemerintah pusat, maka hal ini adalah langkah bijak dan patut disambut baik oleh semua pihak. Karena daerah otonom baru bisa memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mempercepat pembangunan di daerah terpencil yang tentunya akan mensejahterakan masyarakat.

“Saya kira pemekaran itu merupakan langkah yang positif untuk membangun tanah Papua dan bukan rekayasa pemerintah. Pemekaran adalah aspirasi masyarakat yang sudah lama menunggu. Untuk itu mohon doa dan dukungan semua pihak, agar pemekaran ini bisa segera terwujud untuk Papua lebih baik,” ujarnya.

Dukungan terhadap pemekaran-pemekaran dan daerah otonomi baru di Papua telah disuarakan oleh banyak elemen masyarakat lainnya, salah satunya oleh Aliansi Pemuda Merah Putih saat menggelar aksi unjuk rasa di Taman Imbi, Kota Jayapura. Rabu (17/3).

“Pemekaran daerah otonomi baru di Provinsi Papua sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat dan dapat merangsang kemajuan disetiap daerah, oleh karena itu Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesa sangat mendukung,” Ali Kabiay, Ketua Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua.

Selain dukungan pemekaran wilayah, dalam unjuk rasa itu Aliansi Pemuda Merah Putih juga mendukung dan mendorong pemerintah pusat menganggapi perkembangan isu yang berdampak panjang bagi kesejahteraan masyarakat bahkan stabilitas keamanan di Provinsi Papua, antara lain keberlanjutan otonomi khusus untuk kesejahteraan masyarakat Papua, pemeriksaan KPK atas banyaknya indikasi korupsi di Papua, pemekaran dan daerah otonomi baru di Papua, menaikan status teroris bagi KKB, hingga pemeriksaan terhadap ketua MRP terkait anggaran RDP yang dipergunakan termasuk hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan di tiga wilayah adat.

“Banyak dinamika yang terjadi di Papua, oleh karena itu kami sebagai aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua berhak menyuarakan hal ini, untuk menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah pusat,” tegasnya.

“Pernyataan sikap ini nantinya akan diteruskan ke Komisi I DPR RI, Menkopolhukam, Polda Papua dan DPR Papua,” pungkas Ali Kabiay. (***)