Connect with us

Pihak Desa Sindangsari – Lebak Banten Mangkir di Persidangan

surat panggilan sidang kip

News

Pihak Desa Sindangsari – Lebak Banten Mangkir di Persidangan

Siber.news – Pihak desa Sindangsari kecamatan Sajira kabupaten Lebak mangkir Lima kali persidangan di Komisi Informasi provinsi Banten dan berahkir di Pengadilan Tata Uasaha Negara (PTUN) Serang. Sangat disayangkan setiap panggilan Sidang di Komisi Informasi Provinsi Banten, Sekretaris Desa Sindangsari itu tidak pernah datang atau hadir di persidangan tersebut. Setidaknya jika hadir dipersidangan maka akan memahami tata cara mekanisme Unadang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Sebelumnya Solihin (pemohon), telah meminta prihal permohonan untuk memperoleh Informai dengan nomor surat 003/PPID/VII/2019 pada tanggal 09 Juli 2019 yang ditujukan kepada Sekretaris Desa Sindangsari selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa, pemohon mengirimkan melalui jasa POS Indonesia dan surat permohonan tersebut tidak ada tanggapan atau jawaban selama 10 (sepulih) hari kerja, maka pemohon mengajukan surat yang kedua prihal Pernyataan Kebaratan Atas tidak Ditangapinya Permintaan Informasi Publik oleh Desa Sindangsari Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak pada tanggal 24 juli 2019.

Selanjutnya pihak desa Sindangsari kecamatan Sajira menangapi surat prihal jawaban atas permohonan informasi dan Dokumentasi pada tanggal 01 Agustus 2019, dengab isi jawaban tersebut Kantor desa Sindangsari kecamatan Sajira pada jawabanya tidak keberatan.

“Namun sampai pemahaman mereka belum menemukan aturan yang membolehkan untuk memberikan dokumen tersebut dalam bentuk Hard Copy kepada Pemohon Informasi Publik,” ujar Solihin.

Lebih jauh Solihin menambahkan kata, Setelah mendapatkan jawaban dari kantor desa sindangsari Kecamatan Sajira, Pemohon mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Banten untuk penyelesaianya pada tanggal 05 Agustus dengan nomor surat 008/SLN/Pri-KIP/2019.

“Permohonan itu dikirim langsung dan diterima oleh Ibu Ela Komalasari, pada tanggal 06 Agustus 2019, dan mendapatkan surat Akta Registrasi Sengketa 031/REG-PSI/VIII/2019,” tambah Solihin.

Masih kata Solihin, Pada tanggal 14 Agustus 2019 Komisi Informasi Provinsi Banten memangil dirinya selaku Pemohon pada agenda pemeriksaan awal untuk datang menghadiri Persidangan Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 22 Agustus 2019 pada hari Kamis, namun Solihin tidak hadir dalam agenda sidang pemeriksaan awal, akhirnya sidang ditunda guna memangil kembali disidang kedua tetap pada agenda sidang pemeriksaan awal tanggal 03 September 2019, dan dilajutkan ke Sidang Mediasi dalam pelaksanaan mediasi tersebut, Pihak Termohon tidak hadir dan hanya dihadiri oleh Pemohon. Pemohon meminta mediator Hilman, S.E., M.SI. untuk menunda kembali mediasi pada hari selasa, tanggal 10 September 2019 pukul 13.30 WIB.

“Dalam pelaksanaan mediasi tersebut tanggal 10 September 2019, Termohon kembali tidak hadir, pihak kami menyatakan kepada Mediator, yakni Hilman, S.E., M.SI. untuk menarik diri dari mediasi secara tertulis, sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, karena dinyatakan Mediasi Gagal oleh Mediator,” jelasnya.

Pemohon mendapatkan kembali surat pangilan Sidang Pembuktian dari Komisi Informasi Provinsi Banten untuk datang menghadiri persidangan pada tanggal 18 September 2019 Pukul : 09.30 WIB dan Desa Sindang Sari Kecamatan Sajira (Pemohon) kembali tidak hadir, sidang pun ditunda.

Hari kamis tanggal 19 September 2019 Komisi Informasi Provinsi Banten memangil kembali Pemohon melalui surat Pangilan Sidang Putusan, dan pada bacaan Putusan nomor 031/VIII/KI Banten-PS/2019 Komisi Informasi Provinsi Banten pada Amar Putusan Memutuskan 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon 2. Menyatakan bahwa informasi yang diminta pemohon adalah informasi yang bersifat terbuka dan terkait nota pembelanjaan bangunan jika didalam nota tersebut ada data yang dikecualika dapat dihitamkan 3. memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi yang dimin

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in News

Facebook

Trending

Advertisement
Advertisement
Advertisement
LBH TRIDHARMA INDONESIA
To Top