133 Perkara Menggunung, Biro Hukum BPPKB Bersiap Desak APH: Hanya Kajian Tuntas yang Naik ke Meja Hijau!

BANTEN,

siber.news – Kepala Biro Hukum BPPKB, Dr. C. Misbakhul Munir, S.H., M.H., memastikan bahwa semua kasus yang ditangani oleh kantornya, PKBB & Partners, sudah dikaji dan ditelaah secara menyeluruh di kantor biro. Pernyataan ini disampaikan untuk menjamin kualitas penanganan perkara di tengah tingginya kasus yang masuk.

Saat ini, tim hukum mereka yang terdiri dari 23 lawyers sedang sibuk menangani 36 Perkara Pidana dan 17 Perkara Perdata aktif. Kasus yang mendominasi meliputi sengketa tanah (penyerobotan dan waris), serta tindak pidana umum seperti penganiayaan, penipuan, dan penggelapan.

Selain itu, kasus perdata yang paling sering ditangani adalah perbuatan melawan hukum, waris, cerai, hingga masalah kepailitan. Semua perkara ini dikaji sangat teliti karena tim juga menangani klien dari luar negeri, termasuk mereka yang berada di Singapura, Sydney, Turki, dan USA.

Misbakhul Munir menegaskan bahwa jika ada pihak yang merasa berbenturan, PKBB & Partners hanya menjalankan tugasnya membela dan mendampingi klien sesuai amanat undang-undang. Sebelum sampai di pengadilan, tim selalu berusaha melakukan mediasi dan klarifikasi untuk mencari jalan damai terlebih dahulu.

Namun, jika upaya damai menemui jalan buntu, tidak ada pilihan lain bagi tim hukum selain mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera memproses dan menyidangkan pelaku. Hal ini dilakukan agar pihak yang bersalah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Staf Kantor Hukum, Ika Meliani, S.H., menambahkan bahwa jumlah perkara yang masuk ke PKBB & Partners sejak 18 September 2025 sudah mencapai angka fantastis, yaitu 133 kasus (Pidana dan Perdata). Angka ini menunjukkan betapa sibuknya Biro Hukum BPPKB dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum di akhir tahun ini.